PEMBEBASAN TANAH: Aspek Perlindungan Hukum, Praktek & Permasalahan, Kebijakan Pemerintah

Berikut ini adalah Pusat Informasi Jadwal Training / Seminar / Pelatihan PEMBEBASAN TANAH: Aspek Perlindungan Hukum, Praktek & Permasalahan, Kebijakan Pemerintah yang akan di selenggarakan oleh Semangatindo Training & Consulting, untuk mendapatkan informasi training lengkap serta mendaftarkan diri anda mengikuti training PEMBEBASAN TANAH: Aspek Perlindungan Hukum, Praktek & Permasalahan, Kebijakan Pemerintah yang akan kami selenggarakan, anda dapat menghubungi Tim Marketing via telepon atau sms di nomor 081226562746 – 087838196280 (WA), atau  mengirim surel di email kami marketing@semangatindo.com / trainingsemangatindo@gmail.com, anda dapat pula mengisi form request training / formulir pra registrasi yang tersedia pada situs kami.

Kami menyelenggarakan Public Training ataupun in House Training tentang PEMBEBASAN TANAH: Aspek Perlindungan Hukum, Praktek & Permasalahan, Kebijakan Pemerintah di berbagai kota besar di Indonesia yaitu Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Tangerang, Bogor, Bali, Surabaya, Medan, Palembang, Riau, Padang, Lombok, Kupang, Balikpapan, Samarinda, Makasar, Malang, Batam, Semarang, serta kota-kota besar lainnya di Indonesia

Penyelenggaraan Training / Pelatihan PEMBEBASAN TANAH: Aspek Perlindungan Hukum, Praktek & Permasalahan, Kebijakan Pemerintah kami agendakan setiap bulan ( Januari / Februari / Maret / April / Mei / Juni / Juli / Agustus / September / Oktober / November / Desember ) dimana waktu pelaksanaan training dapat pula disesuaikan dengan kebutuhan anda.

PENDAHULUAN

Tanah adalah sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Karena kedudukan tanah yang demikian strategis ini, maka di dalam politik dan hukum pertanahan Indonesia, negara sebagai organisasi kekuasan rakyat pada tingkatan yang tertinggi, menguasai tanah untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui :

  1. Pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah
  2. Mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah
  3. Perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah bagi kepentingan umum.

Selain itu digariskan pula bahwa setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial dengan pengertian tanah tersebut wajib digunakan, dan penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Namun dalam praktiknya, perangkat hukum pertanahan cenderung diterapkan secara  silogisme dengan logika deduktif semata tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor dan proses sosial yang ada. Ini merupakan akibat pengaruh aliran positivisme dalam sistem hukum Indonesia. Kaedah hukum yang dibuat penguasa lewat undang-undang harus ditaati masyarakat tanpa memperhitungkan apakah kaedah itu benar dan adil, atau malah sebaliknya. Keberadaan peraturan demi peraturan di bidang pertanahan tidak menjamin perlindungan bagi rakyat dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah yang selalu membawa jargon ‘pembangunan dan kepentingan umum.

Dalam proses pembebasan dan pencabutan hak atas tanah, para pihak memang berusaha mencari jalan tengah. Sikap serupa juga akan ditunjukkan pemerintah dalam kasus pembebasan lahan oleh swasta. Tetapi kalau jalan tengah tak tercapai, sengketa warga dengan pengembang terus berlanjut, pemerintah cenderung selalu memihak swasta dibanding kepentingan masyarakat. Tidak jarang dilakukan dengan unsur-unsur paksaan agar warga masyarakat terpaksa meninggalkan tanahnya dengan ganti rugi yang tidak layak. Kalaupun perkara pertanahan berujung ke pengadilan, nasib rakyat tidak berarti lebih mujur. Dalam mengadili sengketa pertanahan, hakim lebih mementingkan ‘fakta atau peristiwa’ ketimbang ‘hukumnya’.

Dalam workshop ini  akan dibahas aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan.

Topik &  Jadwal

Hari I

09.00 –  10.30   Pembebasan Tanah Dalam Perspektif UU No 12 Tahun 2012 Dibandingkan Dengan UU Lama

10.30 –  10.45   Coffee break

10.45 –  12.00   Pembebasan Tanah Dalam Perspektif UU No 12 Tahun 2012 Dibandingkan Dengan UU  Lama

12.00 –  13.30   Makan siang

13.30 –  15.00   Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pertanahan

15.00 –  15.30   Coffee break

15.30 –  16.30   Penyelesaian Sengketa Tanah

 

Hari II

09.00 –  10.30   Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembebasan Tanah Di Indonesia

10.30 –  10.45   Coffee break

10.45 –  12.00   Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Pembebasan Tanah Di Indonesia

12.00 –  13.30   Makan siang

13.30 –  15.00   Kegiatan Perolehan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan

( Swasta & Pemerintah )

15.00 –  15.30   Coffee break

15.30 –  16.30   Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Semangatindo Training & Consulting bekerjasama dengan trainer professional akan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai training tersebut.

Apabila Training/Pelatihan Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Perusahaan anda, Silahkan Menghubungi Tim Marketing Kami Untuk Mendapatkan Surat Penawaran, Silabus Training, CV Instruktur dengan mengisi Form Request Training / Formulir Pra Registrasi Via Online  atau melalui Telp, Email, SMS, WA, BBM

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam Hangat

TIM MARKETING

Apabila judul yang anda cari tidak terdapat pada list jadwal training  maka anda dapat merequest judul pelatihan yang perusahaan anda butuhkan dengan menghubungi tim marketing kami.

Form Request Training
  1. Isi Data Berikut ( Tidak Mengikat )
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (required)
  8. (required)
  9. (required)
 

Leave a Reply